PA MAJALENGKA IKUTI ACARA BIRO KEUANGAN AWARDS 2026 SECARA DARING
Majalengka, 14 Juli 2026 – Sekretaris Bersama Jajaran Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Majalengka mengikuti Acara Biro Keuangan Awards Tahun 2026 secara daring yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dari Ruang Media Center Pengadilan Agama Majalengka. Acara tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Keuangan Bapak Edi Yuniadi, S.Sos., M.M., CPSAK menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Mahkamah Agung RI mempertahankan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyajian Laporan Keuangan yang mana sekarang sudah meraih ke 14 kalinya. Beliau mengucapkan terima kasih atas Kerjasama dan kerja keras seluruh satuan kerja yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Keuangan juga menyampaikan beberapa poin penting dari Bagian Akuntansi, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Perbendaharaan, Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus diperhatikan satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung. Dibagian akuntansi, Tingkat Satuan kerja agar melakukan penyelesaian rekonsiliasi lebih cepat dari jadwal ketentuan kementerian keuangan yang telah ditetapkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan data yang muncul pada myintress guna percepatan dan lancarnya dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026. Selain itu, disampaikan juga untuk satker-satker yang masih terkendala Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan (PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerimaan) agar segera melakukan percepatan sertifikasi dengan mengajukan usulan pada SIMASPATEN dikarenakan batas dispensasi dari Kementerian Keuangan hanya sampai 31 Desember 2026. Serta mengingatkan bahwa Kebijakan Larangan Rangkap Jabatan KPA-PPK sesuai Pasal 187 ayat (5) PMK Nomor 41 Tahun 2026 target penerapannya adalah pada Januari 2027. Maka dari itu KPA yang sekarang masih menjabat sebagai PPK, untuk mempersiapkan pelatihan dan sertifikasi pejabat/pegawai yang akan ditetapkan pada tahun 2027.
Sementara itu, pada bidang PNBP disampaikan bahwa realisasi penerimaan PNBP Semester I Tahun 2026 telah mencapai 50,30%, dengan kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) sebesar 71,9%. Selain itu, realisasi pemanfaatan dana PNBP Tahun 2025 & 2026 telah mendukung pengadaan lebih dari 2.000 unit barang berupa sarana dan prasarana seperti laptop, komputer, scanner, televisi, CCTV, Kursi tunggu dan peningkatan kapasitas aparatur peradilan. Pada bidang verifikasi dan TGR juga disampaikan bahwa laporan penyelesaian kerugian negara Tahun 2025 telah mencapai 100%.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis dari masing-masing bagian di lingkungan Biro Keuangan serta diakhiri dengan penyampaian penghargaan dari Kepala Biro Keuangan di Bidang Pengelolaan Keuangan untuk tahun 2026 kepada satuan kerja berprestasi. Beliau berharap penghargaan yang diberikan melalui Biro Keuangan Awards 2026 tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi. "Mari kita terus menjaga nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta senantiasa menghadirkan inovasi terbaik dalam pengelolaan keuangan guna mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan berkualitas. (GA)
